Minggu lalu, Wapres Jusuf Kalla melontarkan gagasan kontroversial. Ia mengusulkan model pencoblosan pada Pemilu diubah menjadi tulis nama calon legislatif. Alasannya sederhana, untuk menghemat anggaran dan mengubah stigma masyarakat Indonesia masih buta huruf!"Sejak 50 tahun lalu, kita dianggap buta huruf semua, tidak bisa menulis. Jadi, coblos saja. Pada Pemilu 2009, akan kita ubah. Coret saja partainya, lalu tulis nomor urut calegnya," begitu kata Pak Wapres.
Menurut dia, mayoritas pemilih di Indonesia tidak buta huruf. Berdasar data Departemen Pendidikan Nasional, hanya tujuh persen rakyat pemilik hak pilih yang buta huruf. Jumlah itu pun diperkirakan turun menjadi lima persen pada 2009. "Memang ada lima persen orang yang buta huruf. Tapi, saya yakin, dia tidak buta angka. Buktinya, dia bisa belanja pakai uang dan tidak keliru nominalnya," katanya lantas tertawa.lengkapnya di sini.
Tapi apa bedanya sih, coblos, tulis nama, atau pake biting kayak pemilihan kepala desa jaman baheula? toh tujuannya sama saja, mendulang suara konstituen..setelah menang,ngacir!!
Eit..tunggu dulu, usul Pak 'Politisi Saudagar' ini ada benarnya juga. Kalau diterapkan, parpol-parpol kan jadi serius menggarap konstituennya. Toh, kata Pak JK, angka buta huruf di negeri ini tidak banyak lagi. Terapkan saja. Kalau ada parpol yang ketakutan kehilangan suara dari pemilih buta huruf, ya harus bekerja keras lah. Didik mereka, beri pemahaman soal pentingnya sekolah, dll. Yang tua-tua bagaimana? Silakan parpol menyediakan kursus melek huruf, kejar paket, atau apalah namanya, yang penting berantas buta huruf. Biar gak ngomong tok.
Terus?? Jangka panjangnya ya menggratiskan sekolah minimal sampai SMA. Enak kan, 10,15,atau 20 tahun lagi dijamin tidak ada yang buta huruf. Tidak ada lagi yang berdebat: coblos atau tulis tangan. Papa juga enak, gak perlu pusing mikir biaya sekolah Evan. Lah wong gratis kok. cuma masalahnya, yang gratis-gratis di negeri ini biasanya lelet, kualitas seadanya, pokoknya amburadul...(kok jadi ngelantur!?)
Eit..tunggu dulu, usul Pak 'Politisi Saudagar' ini ada benarnya juga. Kalau diterapkan, parpol-parpol kan jadi serius menggarap konstituennya. Toh, kata Pak JK, angka buta huruf di negeri ini tidak banyak lagi. Terapkan saja. Kalau ada parpol yang ketakutan kehilangan suara dari pemilih buta huruf, ya harus bekerja keras lah. Didik mereka, beri pemahaman soal pentingnya sekolah, dll. Yang tua-tua bagaimana? Silakan parpol menyediakan kursus melek huruf, kejar paket, atau apalah namanya, yang penting berantas buta huruf. Biar gak ngomong tok.
Terus?? Jangka panjangnya ya menggratiskan sekolah minimal sampai SMA. Enak kan, 10,15,atau 20 tahun lagi dijamin tidak ada yang buta huruf. Tidak ada lagi yang berdebat: coblos atau tulis tangan. Papa juga enak, gak perlu pusing mikir biaya sekolah Evan. Lah wong gratis kok. cuma masalahnya, yang gratis-gratis di negeri ini biasanya lelet, kualitas seadanya, pokoknya amburadul...(kok jadi ngelantur!?)
|